Jakarta, kebunjp Indonesia
—
Menteri Keuangan (Menkeu)
Purbaya
Yudhi Sadewa heran masih ditagih uang
subsidi
dan kompensasi 2024 oleh PT
Pertamina
(Persero) dan PT PLN (Persero).
Purbaya mengaku sudah mengecek langsung ke anak buahnya. Menurut Purbaya, Kemenkeu sudah membayar semua subsidi dan kompensasi kepada Pertamina dan PLN pada Juni 2024.
“Saya enggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka (Pertamina dan PLN). Mungkin kita cek
nyangkutnya
di mana, di mereka? Tapi di tempat kami sudah kami kirim. Setahu saya sampai saat sekarang di 2024 semuanya sudah dibayarkan,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya,” ucapnya.
Purbaya mengatakan skema pembayaran subsidi dan kompensasi kepada BUMN sudah dianggarkan di setiap tahun berjalan. Oleh karena itu, ia menepis anggapan pembayarannya molor hingga 2025.
Ia mengingatkan perlu ada proses verifikasi dari sejumlah pihak sebelum Kementerian Keuangan membayar uang subsidi dan kompensasi tersebut. Proses itu dilakukan sejumlah pihak, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Oleh karena itu, ada keterlambatan beberapa bulan. Ia mencontohkan hal tersebut terjadi pada pembayaran subsidi kompensasi untuk Pertamina dan PLN di kuartal IV 2024 yang bergeser ke awal 2025 karena proses audit hingga verifikasi.
“Dianggarkannnya di tahun yang sama, bukan dibayar di tahun berikutnya. Sesuai peraturan yang ada, itu ada perpres (peraturan presiden), kita harus ikuti,” ujar Purbaya.
“Yang saya pertanyakan kenapa lama sampai empat bulan-lima bulan? Ke depan, akan kita perbaiki prosesnya secepat mungkin. Satu bulan setelah mereka (Pertamina dan PLN) ajukan, kita bisa keluarkan uangnya,” janji Purbaya.
Keluhan soal tagihan dari BUMN itu disampaikan para anggota Komisi XI DPR RI. Mereka mengatakan baru saja melangsungkan rapat dengan sejumlah perusahaan pelat merah pada Senin (29/9) hingga pukul 22.00 WIB.
Oleh karena itu, para wakil rakyat mempertanyakan data yang benar sebenarnya milik siapa. Apakah klaim BUMN yang mengaku belum diganti uang subsidi dan kompensasinya, atau justru data Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
[Gambas:Video kebunjp]
(skt/dhf)
Baca lagi: The victim died the musala collapsed the Sidoarjo Ponpes into 3 people
Baca lagi: Photo: Evacuation of victims of Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo collapsed
