Jakarta, kebunjp Indonesia
—
Presiden
Prabowo Subianto
membacakan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU
APBN 2026
dan Nota Keuangan di Gedung
DPR
, Jumat (15/8).
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebagai alat utama untuk mewujudkan visi pembangunan manusia.
Salah satu program yang paling menonjol adalah penyediaan makan bergizi gratis (MBG), dengan alokasi anggaran mendekati Rp400 triliun.
Dalam pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/6), Prabowo menyebutkan alokasi anggaran untuk MBG di tahun depan sebesar Rp335 triliun.
Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran tersebut akan diambil dari alokasi dana pendidikan yang nilainya sebesar Rp757,8 triliun. Artinya, sekitar 44 persen anggaran pendidikan akan digunakan untuk MBG.
“Dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa Bidikmisi, beasiswa LPDP, pengiriman kartu Program Indonesia Pintar, dan juga Makan Bergizi Gratis,” ujar Sri Mulyani pada jumpa pers di Kantor DJP di hari yang sama.
Sementara, program lainnya di dalam RAPBN 2026 dinilai tidak banyak berubah dan tidak terlalu menonjol. Misalnya, anggaran perlindungan sosial yang naiknya hanya 8,6 persen menjadi Rp508,2 triliun di tahun depan.
Berbeda dengan anggaran MBG yang melonjak tajam dari tahun lalu hanya ditetapkan Rp71 triliun di APBN 2025.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Prabowo mengambil langkah beda dibandingkan Jokowi.
Era Jokowi, APBN selalu diarahkan dan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.
Tapi di era Prabowo, prioritas itu diubah. Prabowo menurutnya, memang memandang bahwa pembangunan manusia tidak cukup hanya dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, melainkan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan pokok paling dasar yakni asupan gizi.
Oleh karena itu, makan bergizi gratis dijadikan sebagai strategi utama untuk mengatasi tingginya angka stunting, serta memperbaiki masalah gizi kronis di kalangan anak-anak Indonesia.
Ronny menyebutkan dengan alokasi lebih dari Rp300 triliun, program ini menjadi salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah APBN. Ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan manusia, dari pendekatan institusional ke pendekatan pemenuhan langsung di pemerintahan Prabowo.
“Jadi Rp300 triliun lebih untuk makan bergizi gratis ini bagian dari strategi Prabowo dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Ini kan sudut pandangnya, sudut pandang Prabowo bahwa soal kebutuhan pokok ini belum benar-benar kelar di sektor pembangunan manusia Indonesia,” ujar Ronny kepada kebunjpIndonesia.com.
Menurut Ronny, pemerintah sebelumnya telah mencoba berbagai pendekatan untuk mengurangi stunting, namun dengan hasil yang masih belum memuaskan.
Oleh sebab itu, Prabowo mencoba mendisrupsi pendekatan lama dengan memberikan akses langsung terhadap gizi berkualitas. Dalam jangka pendek, ini dipandang sebagai langkah progresif, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan dan kekurangan gizi tinggi.
“Hal ini dikaitkan dengan mungkin angka stunting yang tinggi, angka asupan gizi yang rendah terhadap anak-anak di Indonesia gitu. Ini bagiannya. Jadi saya masih melihat itu ada kaitannya memang,” katanya.
Ronny mengatakan bahwa Prabowo juga meyakini program ini bisa menciptakan efek ganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal, mulai dari petani, produsen makanan, hingga UMKM catering yang bisa terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.
Namun, Ronny mengingatkan bahwa belanja sebesar itu belum tentu langsung berbanding lurus dengan perbaikan kualitas manusia jika tidak disertai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang ketat.
Risiko penyalahgunaan, inefisiensi logistik, serta ketidaktepatan sasaran menjadi tantangan besar.
Selain itu, penggabungan belanja makan bergizi gratis ke dalam anggaran pendidikan dinilai membayangi belanja esensial lain seperti peningkatan kualitas guru, riset, dan infrastruktur pendidikan.
[Gambas:Video kebunjp]
“Anggaran pendidikan agak tertekan secara keseluruhan. Jadi anggaran pendidikan kita menjadi besar karena ada belanja makan siang gratis juga di situ, digabung. Lalu anggaran riset juga nggak terlalu besar, sementara kita butuh itu,” kata Ronny.
Ambisius MBG di Tengah Tekanan Fiskal
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan keputusan Prabowo menempatkan MBG sebagai program prioritas di RAPBN 2026 dengan alokasi anggaran yang membengkak akan semakin menekan keuangan negara.
Rendy menilai lonjakan anggaran untuk MBG memang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tekanan fiskal masih menjadi tantangan utama, terutama di tengah proyeksi penerimaan negara yang belum menggembirakan.
“Target pertumbuhan penerimaan negara tahun depan dipatok 9 persen, tetapi melihat performa semester I-2025 yang masih negatif, dan capaian 2024 hanya tumbuh 2 persen, potensi deviasi dari target sangat besar,” ujar Rendy.
Secara konsep, Rendy melihat MBG memang ditujukan untuk memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Namun, evaluasi terhadap pelaksanaan awal tahun ini saja menunjukkan sejumlah persoalan teknis yang belum tuntas.
Di antaranya, perdebatan mengenai menu yang sesuai dengan target gizi, tantangan dalam realisasi distribusi, serta minimnya dampak ekonomi lokal yang dijanjikan.
“Efek berganda terhadap ekonomi nasional dari program MBG juga masih belum terlihat optimal. Kita belum bisa menyimpulkan bahwa program ini mendukung sektor UMKM pangan atau petani secara signifikan,” jelasnya.
Selain MBG, RAPBN 2026 juga mengalokasikan anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih serta program swasembada pangan dan energi. Keputusan ini dinilai akan menambah beban bagi keuangan negara di tengah keraguan efektivitas dan kesiapan implementasi program-program tersebut.
Belanja tinggi tersebut dinilai tak sejalan dengan upaya menurunkan defisit. Di mana, pada RAPBN 2026 pemerintah memperkirakan defisit anggaran menjadi 2,78 persen terhadap PDB.
Dengan program yang ambisius ini, Rendy mengingatkan pemerintah harus hati-hati agar defisit yang ditargetkan bisa terjaga.
“Pemerintah perlu lebih selektif dan berhati-hati dalam mengeksekusi program besar seperti MBG, agar tidak menimbulkan beban fiskal jangka menengah,” tegasnya.
(agt)
Baca lagi: Putri Raja Thailand 2 Tahun Dirawat di RS karena Infeksi Darah Akut
Baca lagi: Low MPV report card July 2025: M6 stumbles after the Xpander, especially Avanza
Baca lagi: Netanyahu Cap PM Australia Albanese Pengkhianat Israel
