Jakarta, kebunjp Indonesia
—
Menteri Keuangan (Menkeu)
Purbaya Yudhi Sadewa
tidak terima dengan label ‘juru bayar’ yang disematkan padanya. Hal itu ia sampaikan usai diadukan sejumlah
BUMN
ke Komisi XI DPR.
Purbaya menilai seharusnya para pimpinan BUMN itu langsung menghadap dirinya, bukan mengadu ke DPR. Ia tak terima diperlakukan hanya sebagai juru bayar bagi BUMN.
“Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya,” kata Purbaya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memberi penjelasan soal tagihan subsidi dan kompensasi dari PLN dan Pertamina tahun 2024. Purbaya memastikan Kementerian Keuangan telah membayar lunas kewajiban-kewajiban itu tahun lalu.
Purbaya mengingatkan ada jeda waktu beberapa bulan karena proses audit serta verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, pembayaran tak mungkin molor hingga tahun berikutnya.
Namun, Menkeu Purbaya berjanji memangkas proses tersebut menjadi satu bulan saja. Ia menjelaskan pernah bekerja di sektor swasta sehingga paham
cost of capital
perusahaan bengkak imbas lamanya pembayaran tagihan tersebut.
“Mestinya Danantara harus lebih cerdas lagi. Ketika
mood
saya seperti itu, langsung dia
ngadap
saya, minta apa? Ini kan enggak, dia
ngadap
Anda (DPR RI) langsung. Padahal sama saya teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka enggak ke saya?” ujar Purbaya.
“Pada dasarnya, begitu masuk akal, kita akan ini (proses) secepatnya. Memastikan bahwa program PSO (
public service obligation
) kami tidak mengganggu
cash flow
dari Pertamina, PLN, dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau enggak untung juga, awas! Kalau sudah
cost
diturunkan, jangan main-main mereka,” ujarnya.
Purbaya sudah melihat sejumlah proposal proyek yang masuk ke Kemenkeu. Itu dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9). Salah satu proposal yang dilihat adalah milik Danantara.
Purbaya menilai proposal Danantara masih belum jelas arahnya. Padahal, dirinya siap menindaklanjuti usul pembiayaan bagi proyek-proyek yang bisa melahirkan efisiensi.
Ia mencontohkan pembicaraan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu. Purbaya mengungkapkan ada ide membuat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk menggantikan sumber pasokan listrik saat ini.
“Investasinya (PLTS) cukup besar, mungkin sekitar US$75 miliar kalau jadi. Tapi pada waktu diskusi pertama saya melihat
cost
-nya masih tinggi, 9 cent dolar per kwh. Saya bilang, kalau
gitu
sih subsidinya
nambah
. Mereka sedang berusaha terus dan kemarin sudah ada berita bagus, pada saat sekarang harganya bisa 6 cent dolar per kwh,” tuturnya.
“Saya bilang, kalau itu betul, matangkan! Kita kalau perlu PMN (penyertaan modal negara), PMN. Karena pada akhirnya akan hilang subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi, kita enggak diam saja,” tegas Purbaya.
[Gambas:Video kebunjp]
(skt/dhf)
Baca lagi: Photo: Evacuation of victims of Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo collapsed
Baca lagi: Sukabumi earthquake facts on weekends, not because of the Citarik Fault
Baca lagi: Marquez met Prabowo at the Palace ahead of the MotoGP Mandalika race